Benarkah Pemerintah ‘Ugal-Ugalan’ Dalam Berutang?

Benarkah Pemerintah 'Ugal-Ugalan' Dalam Berutang?

Benarkah Pemerintah ‘Ugal-Ugalan’ Dalam Berutang?

Benarkah Pemerintah ‘Ugal-Ugalan’ Dalam Berutang?, – Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didik J. Rachbini menganggap Pemerintah masih ugal ugalan terhadap pengelolaan utang. Hal ini tercermin dari kondisi APBN 2020. Dimana tercatat keseimbangan primer APBN 2020 hingga Juli negatif Rp147,4 triliun.

Didik mengucapkan situasi saat ini adalah utang membengkak, sedangkan pandemi COVID-19 meningkat. Dia menyoroti jumlah utang di zaman pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang hingga akhir Mei 2020 mencapai Rp 5.258,57 triliun.

Nilai utang tersebut 300% dari anggaran presiden era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan 20 kali lipat dari anggaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim.

“Ini utang yang ugal-ugalan. Utangnya menggunung, COVID-nya terus meningkat. Jadi jumlah penerbitan utang zaman presiden Jokowi tiga kali lipat. Utang tersebut 300% dari anggaran total SBY, itu sama dengan 20 x lipat anggaran Nadiem Makarim,” kata Didik dalam webinar bertajuk ‘Politik APBN dan Masa Depan Ekonomi’, Rabu.

Dikutip Dari https://protectoracaceres.org, melihat jumlah utang yang terus meningkat, Didik menilai saat ini Indonesia sudah masuk pada perangkap utang. Utang pemerintah Indonesia akan menjadi palu mematikan bagi presiden yang akan datang.

“Harus siap-siap menerima tumpukan utang yang dibikin pada saat ini. Jadi utangnya ini besar. Selain utang APBN, ada juga utang pada luar APBN yaitu utang BUMN, utangnya itu sekarang bertambah Rp 7.248 triliun. Utang publik ya utangnya pemerintah daerah, utangnya pemerintah pusat, utangnya BUMN,” sebutnya.

Pada luar utang tersebut, Bank BUMN juga dinilai menjadi beban pemerintah. Bila Bank BUMN mengalami gagal bayar, maka yang akan membayar adalah negara.

“Dalam kategori sistem moneter internasional, itu dianggap sebagai utang. Bila tambah dengan utang Bank BUMN, itu menjadi lebih dari Rp 10.000 triliun. Kalau itu gagal bayar, yang membayar adalah APBN,” ungkapnya.

Selain jumlah utang yang makin besar, lanjutnya, beban utang juga semakin tinggi. Pada 2019, beban bunga utangnya mencapai Rp 275,54 triliun.

“Tidak lama lagi dalam beberapa tahun ke depan, kita harus membayar utang setiap tahun lebih dari Rp 1.000 triliun. APBN sudah masuk perangkap, harus berutang untuk membayar utang. Indikasinya, keseimbangan primer merupakan indikator keseimbangan utang. Defisit keseimbangan primer menunjukkan bahwa pembayaran utang harus dengan melakukan utang baru,” terangnya.

Mantan anggota DPR, Theo Sambuaga yang ikut hadir dalam diskusi tersebut mengatakan setiap pemerintahan yang baru pasti akan mewariskan masalah pemerintahan sebelumnya, termasuk soal utang.

Namun, dia menilai utang tersebut yang terpenting harus bermanfaat untuk kesejahteraan dan keselamatan rakyat serta pemberdayaan ekonomi, sehingga manusianya bisa sehat dan tetap produktif.

“Yang lebih penting lagi, ke depan kita ini harus shift dari orientasi ekspor komoditas tradisional ke ekspor yang lebih mempunyai nilai tambah tinggi dengan teknologi tinggi. Sehingga samping dapat meningkatkan produktivitas orang-orang yang ada saat ini, juga dapat menghasilkan barang-barang yang bisa merebut pasar luar. Semuanya itu untuk menambah kemampuan kita membayar utang yang akan datang yang pasti akan tersisa sampai ke belakang,” katanya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *