BUMN Ramai-Ramai Tagih Utang Ratusan Triliun ke Pemerintah, Ini Daftarnya

BUMN Ramai-Ramai Tagih Utang Ratusan Triliun ke Pemerintah, Ini Daftarnya

BUMN Ramai-Ramai Tagih Utang Ratusan Triliun ke Pemerintah, Ini Daftarnya

BUMN Ramai-Ramai Tagih Utang Ratusan Triliun ke Pemerintah, Ini Daftarnya – Sepekan waktu terakhir, hutang pemerintah menjadi pembahasan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi VI DPR RI dengan beberapa BUMN.

Meskipun belum semua BUMN melapor, tapi jumlah utang pemerintah ke BUMN ditaksir mencapai ratusan triliun rupiah.

Hingga saat ini yang tercatat, BUMN-BUMN yang sudah menagih utang mereka ialah PT PLN, PT Pertamina, PT Pupuk Indonesia, PT KAI, PT Jasa Marga, Perum Bulog dan PT Kimia Farma.

PLN

Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini menyatakan, pemerintah punya utang sebesar Rp. 48 Triliun kepada perusahaannya.

Utang itu terdiri atas kompensasi tahun 2018 hingga 2019 sebesar Rp. 45 Triliun dan diskon listrik yang diberikan pemerintah di masa Pandemi Corona sebesar Rp.3 Triliun.

Pertamina

Jumlah hutang Pemerintah ke BUMN energi ini tak kalah fantastis, yakni mencapai Rp. 96,5 Triliun, yang merupakan jumlah akumulasi hutang dari tahun 2017, 2018 dan 2018 atas selisih harga jual eceran (HJE).

Pupuk Indonesia

Dalam RDP bersama Komisi VI DPR RI, Direktur Utama Pupuk Indonesia Aas Asikin Idat menyampaikan jumlah kekurangan bayar pemerintah atas pengadaan pupuk subsidi sebesar Rp 17,1 triliun.

Perum Bulog

Pemerintah juga punya hutang ke Perum Bulog sejak 2018 sebesar Rp 3,1 triliun dan telah dibayarkan sebesar Rp 566 miliar.

Sisanya, Rp 2,6 triliun terdiri dari hutang cadangan stabilitas harga pangan (CSHP) Gula 2019 sebesar Rp 1,35 triliun, pengadaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) kuartal IV 2019 Rp 369 miliar.

Selain itu juga program KPSH beras kuartal I 2020 Rp 837,84 miliar, penyaluran beras untuk bencana alam Tahun 2018 sebesar Rp 8,01 miliar dan bantuan bencana alam Tahun 2019 sebesar Rp 39,01 miliar.

Kimia Farma

Direktur Utama Kimia Farma Verdi Budidarmo menyatakan, pemerintah memiliki hutang terhadap perusahaan sebesar Rp 1,136 triliun, dengan rincian sampai dengan 30 April 2020 yaitu BPJS langsung sebesar Rp 191,57 miliar.

Dinas Kesehatan sebesar Rp 139,99 miliar, RS Pemerintah sebesar Rp 775,56 miliar, RS Polri sebesar Rp 1,35 miliar dan RS TNI sebesar Rp 27,97 miliar.

KAI

Pemerintah juga tercatat berutang kepada PT KAI sebesar Rp 257,87 miliar dari utang di tahun 2015, 2016, dan 2019. Direktur Utama KAI, Didiek Hartantyo merinci, utang pada tahun 2015 mencapai Rp 108,27 miliar, 2016 sebanyak Rp 2,22 miliar, dan hutang pada tahun 2019 senilai Rp 147,38 miliar.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *