Implementasi Kebijakan Relaksasi Kredit

Implementasi Kebijakan Relaksasi Kredit

Implementasi Kebijakan Relaksasi Kredit

Implementasi Kebijakan Relaksasi Kredit – Sejak pengumuman pertama kasus positif virus corona di Indonesia, sektor perekonomian mulai merasakan dampaknya. Kebijakan pemerintah melakukan pembatasan di berbagai sektor kegiatan seperti kegiatan sosial, ekonomi, hingga kebijakan work from home membawa perubahan pada sektor perdagangan.

Dimana masyarakat takut untuk mendatangi pusat perbelanjaan, sehingga pendapatan para pedagang mengalami penurunan drastis. Hal itu akan mempengaruhi kepada cicilan dan kredit yang seharusnya mereka lunasi.

Pandemi Covid-19 memberikan potensi peningkatan risiko kredit pada jalur fundamental sektor riil, terutama sektor UMKM dalam membayar kewajibannya kepada perbankan dan industri keuangan non-bank.

Peningkatan risiko kredit perbankan akibat penurunan kinerja dan kapasitas debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit atau pembiayaan berpotensi mengganggu kinerja perbankan.

Dan stabilitas sistem keuangan yang mana akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Pandemi dapat berpotensi pada peningkatan Non Performing Loan (NPL), permasalahan likuiditas, dan tekanan permodalan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat hingga April 2020, NPL gross telah mencapai 2,89%, mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan Desember 2019 sebesar 2,53%.

OJK berusaha merespons ini melalui kebijakan bersifat antisipatif (forward looking policy) yang menopang fundamental sektor riil dan menjaga stabilitas sistem keuangan sehingga terjadi balancing di mana sektor riil tidak terganggu terlalu dalam dan stabilitas keuangan tetap sehat.

Salah satunya dengan mengeluarkan kebijakan restrukturisasi kredit yang memiliki beberapa skema dalam pelaksanaannya di antaranya adalah penurunan suku bunga, keringanan tarif bunga pinjaman, perpanjangan jangka waktu kredit, dan perpanjangan masa tenggang.

Dikeluarkannya Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 itu diarahkan untuk memberikan ruang bagi debitur yang memang memiliki kinerja yang bagus sebelum terjadinya pandemi Covid-19.

Namun karena adanya pandemi ini debitur tersebut mengalami kesulitan dalam melakukan pelunasan terhadap utang-utangnya. Kebijakan ini diarahkan untuk menjadi kebijakan yang bersifat countercyclical.

Kebijakan countercyclical merupakan kebijakan yang melawan arus siklus bisnis. Hal ini berarti pada saat resesi pemerintah menerapkan kebijakan ekspansif berupa pelonggaran fiskal dan moneter.

Apabila perekonomian sedang mengalami stagnasi atau bahkan resesi, kebijakan makroekonomi dilakukan untuk memacu pertumbuhan ekonomi dengan menerapkan kebijakan fiskal dan moneter ekspansif, dengan tujuan untuk terciptanya stabilitas ekonomi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *