Kementan Upayakan Harga Ayam Tingkat Peternak Stabil

Kementan Upayakan Harga Ayam Tingkat Peternak Stabil

Kementan Upayakan Harga Ayam Tingkat Peternak Stabil

Kementan Upayakan Harga Ayam Tingkat Peternak Stabil – Kementerian Pertanian RI (Kementan) melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) tengah mengupayakan langkah stabilisasi pasokan dan harga ayam pada tingkat peternak berangsur mengalami kenaikan dan stabil.

Harga ayam hidup (livebird/LB) Pulau Jawa sejak memasuki Agustus 2020 mengalami penurunan dan per tanggal 29 Agustus 2020 . Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan Ditjen PKH mencatat informasi harga dari laporan PIP (Petugas Informasi Pasar) menyebutkan Pulau Jawa rata-rata Rp. 13.357 per kg.

Harga LB terendah terjadi pada Provinsi Jawa Tengah yaitu Rp. 11.500 per kg, menyusul Provinsi Jawa Timur Rp. 12.000 per kg, Provinsi Jawa Barat Rp. 12.333 per kg, Provinsi Banten Rp. 13.500 per kg dan harga LB tertinggi pada Provinsi Yogya yaitu Rp. 13.667 per kg.

Kendati demikian, Direktur Jenderal PKH Nasrullah menyebut harga LB regional Sumatera, Bali Nusra, Sulawesi dan Papua berkisar Rp.19.241-35.000 per kg dan berada  atas harga acuan Permendag No. 7 tahun 2020. Lebih lanjut Nasrullah merinci secara spasial harga LB melemah sejak akhir Juli lalu terjadi Pulau Jawa dan Kalimantan yang berada pada bawah harga acuan.

Melansir dari https://gracegospelwa.org/ aspek supply, Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak Sugiono menambahkan bahwa potensi produksi livebird sejak Agustus-Desember 2020.  Tumbuh 8,01 persen dengan rataan tiap bulan sebanyak 259,4 juta ekor atau setara daging ayam sebanyak 304,3 ribu ton.

Sementara kebutuhannya sebanyak 137,7 juta ekor atau setara daging ayam sebanyak 161,5 ribu ton sehingga potensi surplus masih terlalu tinggi.  Sebesar 88,44 persen rata-rata per bulan sebanyak 121,7 juta ekor atau setara daging ayam sebanyak 142,8 ribu ton.

Pembentuk Tim

Untuk mengawal pelaksanaan SE maksudnya, melakukan pengawasan oleh Tim Fungsional Ditjen PKH, Satgas Pangan POLRI, Petugas Prov/Kab/Kota yang melakukan penunjuk oleh Kepala Dinas, perusahaan pembibit (cross monitoring) dan asosiasi perunggasan.

“Dalam SE Dirjen PKH juga menyebutkan kewajiban penyerapan LB dari internal dan eksternal perusahaan pembibit berdasarkan market share,” jelas Nasrullah.

Implikasi menerbitkannya SE Dirjen PKH ini mengharapkan secara langsung berdampak pada peningkatan pemotongan LB pada RPHU dan sekaligus penyimpanan pada cold storage. Sehingga nantinya bisa mengurangi supply LB ke pasar becek dan secara bertahap berpengaruh terhadap kenaikan harga LB pada tingkat peternak.

“Pengawasan pemotongan livebird juga terus melakukan. Pengawasan ini koordinir oleh Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet),” tutur Nasrullah.

Sementara itu, Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo menegaskan bahwa pemerintah terus berkomitme.  Untuk membenahi sektor perunggasan nasional dan stabilisasi harga LB ke tingkat peternak. Hal ini demi keberlanjutan usaha peternakan rakyat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *