Pemerintah Cari Modal Rp75 Triliun

Pemerintah Cari Modal Rp75 Triliun

Pemerintah Cari Modal Rp75 Triliun

Pemerintah Cari Modal Rp75 Triliun, – Pemerintah menargetkan dapat mengumpulkan modal awal sebesar Rp75 triliun atau USD 5 miliar untuk Lembaga Pengelola Investasi (LPI) yang dibentuk melalui Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan modal yang dikelola dengan skema dana abadi (Sovereign Wealth Fund/SWF) tersebut dapat berasal dari kombinasi aset negara, aset BUMN serta sumber lainnya.

Pemerintah akan membentuk Lembaga Pengelola Investasi (LPI) sebagai salah satu pelaksana Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Pembentukan LPI bertujuan untuk meningkatkan dan mengoptimalisasi nilai aset secara jangka panjang untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Melansir dari http://ristorantelariseria.it/, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan ekuitas atau modal awal sovereign wealth fund (SWF) ini, terdiri dari kombinasi aset negara, aset BUMN, dan sumber lainnya. “Yang skarang sudah dibahas ada injeksi ekuitas dalam bentuk dana tunai nilainya bisa mencapai Rp30 triliun, barang milk negara, saham negara pada BUMN atau perusahaan, dan piutang negara,” kata dia pada Rabu.

Peraturan pemerintah tengah disiapkan

Saat ini, kata Sri, pihaknya tengah membuat peraturan pemerintah untuk melaksanakan aturan dalam UU Cipta Kerja tersebut. Menurut dia, presiden Joko “Jokowi” Widodo meminta penyelesaian PP ini dilakukan dengan cepat.

“Dalam PP itu kita akan mengatur mengenai LPI ini atau Indonesia Investment Authority. Untuk penyertaan modalnya juga akan ditentukan dalam PP, yang terdiri dari uang cash, inbreng saham BUMN. Yang kita harap nilainya bisa mencapai Rp75 triliun atau 5 milliar dolar AS,” ujarnya.

Pemerintah berharap bisa menarik dana investasi hingga tiga kali lipat

Dengan ekuitas tersebut, pemerintah berharap bisa menarik dana investasi hingga tiga kali lipat, dalam hal ini setara Rp225 triliun atau 15 miliar dolar AS. Adapun skema dari SWF ini adalah kombinasi antara development fund dengan stabilization fund.

Dalam UU Ciptaker, disebutkan SWF terdiri dari dewan pengawas dan direktur. Dewan pengawas tersebut terdiri dari Menteri Keuangan, Menteri BUMN, dan tiga orang yang berasal dari unsur profesional. Yang kemudian akan diangkat oleh Presiden.

Kemudian, dewan direktur SWF terdiri dari lima orang yang berasal dari unsur profesional, yang diangkat dan diberhentikan oleh dewan pengawas. Dewan direktur akan menyelenggarakan keseluruhan tata kelola SWF.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *